Home » SEPUTAR PAPUA » Kusmanto, Mutiara dari Timur Indonesia yang Memaknai Amanah dan Jabatan sebagai Jalan untuk Pengabdian

Kusmanto, Mutiara dari Timur Indonesia yang Memaknai Amanah dan Jabatan sebagai Jalan untuk Pengabdian


Amanah besar seolah selalu menghampiri Kusmanto, SH,
MH. Meski ia bukanlah tipe orang yang mencari-cari amanah, jabatan ataupun
kedudukan, tugas-tugas besar itu selalu mendatangi salah satu kader terbaik
dari PKS Papua ini. Sebagai seorang kader partai dakwah, ia pun berusaha untuk
selalu siap di lini mana pun partainya menempatkan. Ia harus selalu siap
ditempatkan di posisi mana pun, baik sebagai kiper, back, wing,
ataupun penyerang. Ia pun berusaha memaknai setiap amanah dan jabatan yang
diberikan sebagai jalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ia
ingin setiap amanah dan jabatan yang dimilikinya membawa dampak
sebanyak-banyaknya bagi kemaslahatan masyarakat.
Seperti saat ia mendapat amanah untuk menduduki posisi
sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kabupaten Merauke Periode 2003-2009. Sebenarnya ia ingin menolak amanah ini,
karena saat itu ia sedang berkonsentrasi untuk meniti karier di bidang
kenotariatan. Namun, karena ia takut tergolong orang yang sombong dengan
menolak amanah, maka amanah itu pun diterimanya. Berbagai program pun dirancang
untuk mendekatkan PKS pada masyarakat Merauke, salah satu program unggulannya
ialah aksi pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini tak hanya
dilakukan di wilayah perkotaan, namun juga digelar hingga ke wilayah yang
terkategori daerah-daerah terisolir. Salah satu contohnya ialah kegiatan
pelayanan kesehatan, khitanan massal gratis, dan pembagian pakaian layak pakai
di daerah Muting yang berjarak sekitar 270 km dari kota Merauke. Aksi pada
tahun 2003 ini dianggap cukup heroik, mengingat untuk menuju daerah terisolir
ini dibutuhkan perjuangan luar biasa. Kerusakan parah mewarnai hampir di setiap
jengkal jalan menuju lokasi ini. Karena alasan ini pula lah, ketika itu
partai-partai lainnya seolah tak mau melirik daerah ini. Warga pun menyambut
antusias aksi yang digelar oleh partai yang masih baru terbentuk di daerah itu.
Bahkan tak sedikit warga yang sampai menitikkan air mata demi melihat anak-anak
muda yang menjangkau wilayah mereka yang selama ini relatif tak terjamah.
Program-program pelayanan seperti ini yang  ia perbanyak untuk semakin
mendekatkan partainya kepada masyarakat.
Saat ia menerima amanah sebagai Ketua DPD PKS, ia
mempersyaratkan tidak mau dijadikan calon anggota legislatif (caleg). Tidak
pede (percaya diri) yang menjadi alasannya. Masih sangat muda, katanya. Karena
saat itu usianya masih di bawah 30 tahun. Maka ia sebagai ketua DPD bersama
para pengurus lainnya mulai bergerilya mencari tokoh-tokoh berpengaruh yang
diharapkan akan bersedia di-caleg-kan. Banyak tokoh didatangi, di antaranya ialah
pengusaha sukses, H. Kamiadi dan seorang tokoh masyarakat Merauke, H. Ajnan
Rosadi (yang saat ini menjadi aleg dari PKB). Ungkapnya kepada para tokoh itu,
“Biar kami yang bekerja di lapangan, nanti bapak-bapak yang duduk di dewan.”
Namun, para tokoh itu menolak dengan berbagai alasan, yang sebenarnya adalah
karena merasa ragu terhadap partai yang digawangi oleh anak-anak muda selain
karena partai ini masih baru dan belum dikenal.
Hingga menjelang batas akhir masa pendaftaran caleg,
PKS Merauke belum mendaftarkan seorang pun. Karena tidak mungkin sebuah partai
politik tanpa caleg, Kusmanto pun didaulat untuk maju menjadi salah satu caleg
di nomor jadi. Ia pun tak mampu menolak. Maka Kusmanto mulai mendapat amanah
untuk mengkampanyekan dirinya.
Kusmanto yang saat itu bekerja di salah satu kantor
notaris, memanfaatkan waktu  sore hingga malam hari untuk mendatangi warga
dari rumah ke rumah di kampung. Pagi kerja di notaris, malam ‘door to door
ke kampung. Semua dilakukan dengan serba nekat, tak ada sumber dana, semua
berjalan apa adanya. Dari RT ke RT, rumah ke rumah, ia menemui warga secara
langsung. Ia manfaatkan waktu sore hingga malam hari dan hari-hari libur untuk
menyapa konstituennya.
Hasil kerja kerasnya di luar dugaan. Saat hari H
perekapan, pleno KPU menyatakan bahwa Kusmanto mendapatkan nomor urut kursi
ke-3 dari total 8 kursi di Daerah Pemilihan 2 Merauke (meliputi distrik
Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Eligobel, Ulilin dan Muting). Ia hampir tidak
percaya akan hasil yang diraih. Tidak percaya mendapat kursi.
Hari pelantikan tiba. Ia pun meminta izin kepada
pimpinan di kantornya, Bapak Alosius Dumatubun, SH. Saat permohonan izin
disampaikan, pimpinannya bertanya, “Siapa dilantik mas, bapak mas atau kakek
mas?” Saat dijawab dirinya sendiri yang akan dilantik, bosnya pun kaget, “Kapan
mas nyalegnya?” Dalam benak sang bos, Kusmanto tak pernah izin kerja, semua
tugas hariannya dikerjakan seperti biasa. Tak ada pekerjaan yang terbengkalai.
Tapi, tiba-tiba kini ia dilantik menjadi anggota dewan. Demikian kisah haru
Kusmanto melenggang ke kursi dewan.
Sebenarnya kedekatan Kusmanto dengan masyarakat bukan
hanya saat ia dicalegkan. Jauh sebelum itu, saat ia memutuskan hijrah dari
Jayapura ke Merauke, Kusmanto lebih memilih untuk bekerja sebagai tenaga
pendamping desa daripada menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS). Padahal di
tahun 1998 saat itu, peluang untuk dirinya menjadi seorang PNS terbuka lebar.
Pasalnya, setelah lulus Fakultas Hukum, Kusmanto mengambil akta IV sebagai
lisensi untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah. Saat itu sedang dibuka
penerimaan PNS secara besar-besaran untuk tenaga guru. Namun, Kusmanto lebih
memilih untuk menjadi tenaga pendamping desa yang ketika itu dinamakan Tenaga
Kerja Profesional Mandiri (TPM) pendamping daerah transmigrasi. Pilihannya ini
menjadikannya telah sejak dini terbiasa mengurus dan melayani kebutuhan warga
masyarakat dari satu desa ke desa lainnya di kabupaten dengan julukan kora rusa
itu.
Tugasnya untuk mengurus masyarakat ini menjadikan
Kusmanto telah sejak dini terbiasa berbagi dan berempati bersama warga di sana.
Ia tidak akan menutup mata terhadap masalah yang dihadapi warganya. Karena
sifatnya inilah, ia dititipi tiga orang anak dari keluarga yang kurang mampu.
Ketiga anak angkatnya itu pun dididiknya sejak balita sebagai mana anak
kandungnya sendiri. Semua kebutuhannya dipenuhi dan masing-masing anak
disekolahkan sesuai kemauan sang anak. Kini, anak angkat tertuanya sudah
diantarkannya sebagai mana cita-cita sang anak menjadi seorang polisi, dan saat
ini telah berdinas di Polda Papua. Anak angkatnya kedua kini sedang menempuh
perkuliahan semester kedua. Sementara anak angkatnya ketiga kini sedang duduk
di kelas XII SMA. Sebenarnya ia tak mau menyebut mereka sebagai anak angkat,
mereka pun dianggap anak kandung sebagaimana empat anak kandung yang
dimilikinya. Dalam pandangan Kusmanto, rezeki yang dimilikinya ada hak orang
lain.
Kembali ke kisahnya menduduki kursi parlemen. Kusmanto
berpikir keras, agar keberadaannya di kursi dewan bisa dioptimalkan untuk
sebanyak-banyaknya kemasylahatan masyarakatnya. Sebagai anggota dewan ia
benar-benar ingin bisa menjadi penyambung lidah rakyatnya. Untuk tujuan ini,
Kusmanto senantiasa turun ke tengah-tengah masyarakat, mendengar keluh-kesah
mereka dan menyerap apa yang menjadi aspirasi mereka. Agar ia bisa senantiasa
dekat dengan konstituennya, Kusmanto membina kelompok-kelompok komunitas dan
juga membina hubungan secara personal. Setiap momentum ia gunakan untuk
menyerap aspirasi mereka. Ia sering menggelar makan bersama warga sembari
mendengar keluhan-keluhan mereka. Dari sini, Kusmanto bisa melakukan advokasi
program pemerintah yang diperlukan masyarakatnya. Sebut saja sejumlah program
yang dapat diadvokasinya seperti pengembangan perkebunan karet, bantuan
peternakan sapi, dan membuka akses jalan yang terputus di wilayah-wilayah
terisolasi. Dalam program yang disebut terakhir ini, misalnya ia pernah
memperjuangkan terbukanya akses jalan yang terputus menuju daerah Muting.
Lelaki kelahiran Grobogan, 17 Mei 1973 ini juga
memberikan perhatian yang besar bagi pembangunan rumah ibadah, baik masjid
maupun gereja. Dari perjuangannya, kini puluhan kampung di dapilnya memiliki
masjid yang layak, sebut saja di antaranya Masjid Al-Muqarrabin di kampung
Waninggakai dan Masjid Al-Istiqomah di Kampung Waninggapsae. Masjid-masjid itu
direhap kembali dengan bantuan dana sekitar Rp 100 juta hingga 200 juta untuk
setiap masjidnya. Hampir semua masjid dan gereja di Merauke sudah merasakan
pemberian bantuan itu. Wal hasil, masyarakat di kampung-kampung itu akhirnya
bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Baginya, pembinaan rohani adalah sangat
penting. Agar pembinaan rohani warga masyarakat berjalan dengan baik, hal yang
perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah tempat ibadah yang layak dan nyaman.
Hal penting lainnya yang mendapat perhatiannya ialah
masalah pendidikan. Kusmanto menyoroti masalah pengelolaan pendidikan di
pedalaman yang kurang profesional. Sekolah-sekolah di pedalaman kurang
tertangani dengan baik sehingga proses belajar mengajarnya tidak berjalan
dengan baik. Ia menyaksikan sendiri ketika berkunjung ke Kampung Kladar Distrik
Waan, ada sebuah sekolah diajar guru sukarelawan yang merupakan siswa tamatan
SD setempat. Melihat kenyataan demikian, Kusmanto berusaha agar dalam setiap
kesempatan pandangan anggota dewan ataupun fraksi, ia mengusulkan solusi atas
persoalan tersebut yaitu dengan pemberian tunjangan dari pemda untuk daerah
terpencil. Pemberian tunjangan daerah ini diperlukan karena hal ini akan
menghadirkan rasa keadilan, mengingat untuk menuju ke daerah-daerah terpencil
seperti Distrik Waan, Tabonji, Wanam, Okaba, Tubang, dan lainnya butuh biaya
mahal dalam perjalanan. Selain itu, tunjangan tersebut juga bisa dimaknai
sebagai penghargaan bagi mereka karena telah bersedia mengajar di daerah yang
jauh dari kemajuan tersebut. Tunjangan dari pemda juga diusulkannya diberikan
bagi tenaga kesehatan dan pegawai distrik di daerah-daerah terpencil tersebut.
Saat ada kebijakkan pemberian fasilitas berupa mobil
dinas bagi para anggota dewan di Merauke, Kusmanto menjadi satu-satunya aleg
yang menolak fasilitas tersebut. Alasannya ialah mobil dinas berupa Avanza
hanya cocok digunakan di kota. Sementara wilayah dakwahnya yang meliputi
daerah-daerah kampung dengan kondisi jalan banyak yang rusak, tidak mungkin
dikunjunginya menggunakan mobil. Selain itu, ia tak sampai hati menikmati
fasiltas mobil tersebut di tengah kehidupan berat masyarakatnya. Ia lebih
memilih tetap menggunakan motor GL-Max kepunyaannya untuk terus menyapa
konstituennya di distrik Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Eligobel, Ulilin dan
Muting.
Setelah dua periode duduk di DPRD Kabupaten Merauke
(periode 2004-2009 dan 2009-2014), Kusmanto diamanahkan oleh pengurus PKS
tingkat provinsi (DPW PKS Papua) untuk maju menjadi caleg tingkat provinsi.
Dalam pemikirannya, sebenarnya ia belum siap untuk mendapat amanah yang lebih
besar, namun karena ini penugasan maka ia pun tak dapat menolak. Ia diminta
maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua 7 yang meliputi Kab. Merauke, Asmat,
Boven Digul, dan Mappi. Kesemua kabupaten itu secara lokasi berada di wilayah
selatan Papua. Faktor kesuksesannya melakukan pembelaan kepada masyarakat
selama menjalankan tugas sebagai aleg DPRD Kabupaten Merauke selama dua
periode, menghantarkan Kusmanto melenggang ke kursi DPR Papua untuk periode
2014-2019. Kusmanto mendapat kursi ke-4 dari 6 kursi yang tersedia di Dapil 7
tersebut.
Sejak dilantik menjadi anggota DPR Papua (DPRP),
Kusmanto mulai terlibat aktif dalam isu-isu tingkat provinsi. Seperti saat ada
isu sara pelarangan pembangunan masjid Baturrahman dan pelarangan jilbab di
Wamena, ia pun mewakili teman-temannya dari DPRP mengawal proses rekonsiliasi
di Wamena. Pada 2 Maret 2016, Kusmanto memimpin delegasi DPR Papua dalam rapat
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Jayawijaya di Wamena
dalam rangka mengawal dan memastikan proses rekonsiliasi berjalan dengan baik.
Pelarangan pembangunan Masjid Baiturrahim Wamena akhirnya disepakati untuk
dicabut. Pembangunan  masjid tetap dilanjutkan meski mengalami penyesuaian
ukuran. Demikian pula dengan masalah pelarangan jilbab dan pelarangan aktivitas
ke-Islaman di kabupaten di pegunungan tengah Papua itu pun disepakati dicabut.
Kedua kubu yang bertikai sepakat untuk berdamai. Masalah sara yang sempat
menyita perhatian, bukan hanya di lokal Papua tapi juga nasional itu pun
selesai dengan damai.
Sebagai aleg provinsi, ia mulai memikirkan bagaimana
memberi masukan kepada pemerintah provinsi agar menghadirkan pemerataan
keadilan pembangunan di Papua. Dalam hal ini, ia juga memberikan perhatian
untuk dapilnya. Dalam benaknya, suatu saat dapilnya akan dimekarkan menjadi
Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi Provinsi Papua Selatan. Untuk menuju ke sana,
Kusmanto mengusulkan dibukanya rute transportasi laut yang siap hilir mudik
melayani wilayah-wilayah selatan Papua ini. Hal ini diperlukan, mengingat bahwa
kapal yang ada saat ini baru mampu menjangkau sejumlah wilayah di pesisir
selatan Papua. Akibatnya, banyak wilayah yang seharusnya bisa dijadikan sentra
pertumbuhan ekonomi kawasan, namun karena belum terhubung oleh transportasi,
akhirnya menjadi kawasan terisolir.
Jika di wilayah pesisir selatan Papua saja masih ada
yang terisolir, apatah lagi dengan daerah yang terkategori pedalamannya. Untuk
membuka isolasi wilayah pedalaman ini, selain memperkuat transportasi udara,
Kusmanto juga mengusulkan adanya perencanaan yang matang terkait dengan
pembangunan infrastruktur jalan yang memadai.
Ia juga mengusulkan agar Merauke dibangun menjadi
daerah transit sehingga menjadi pusat pusaran baru di wilayah Papua Selatan.
Harus diupayakan membuka isolasi baik darat, laut, maupun udara dari Merauke ke
kabupaten-kabupaten sekitarnya. Kusmanto mengusulkan adanya sarana
penyeberangan yang menghubungkan Merauke dan Mappi. Dengan sarana penyeberangan
ini, kendaraan dari Merauke yang membawa barang bisa langsung masuk ke dalam
kapal yang akan membawanya ke Mappi. Demikian pula sebaliknya, hasil-hasil
pertanian dari Mappi bisa langsung diangkut oleh kendaraan yang akan
diseberangkan oleh kapal menuju Merauke. Dengan terbukanya transportasi di
wilayah selatan Papua ini, tentu saja akan mempermudah akses barang dan jasa.
Dengan lancarnya akses barang dan jasa, pada gilirannya nanti kemajuan wilayah
selatan Papua pada khususnya dan Papua pada umumnya bukan hanya isapan jempol
belaka.
Kepindahannya ke Jayapura untuk menjalankan tugas
sebagai anggota DPR Papua ternyata diikuti amanah yang lebih besar berikutnya.
Sesuai dengan hasil Pemilihan Umum Internal (PUI) kader PKS Papua, Kusmanto
diamanahkan untuk memimpin Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Papua masa
khidmat 2015-2020. Jika boleh menolak, ia pun akan menolak amanah ini. Karena
dalam benaknya masih banyak kader yang layak untuk amanah ini. Namun, karena
tidak ada ruang untuk penolakkan itu, ia hanya menjawab ‘sami’na wa atho’na’.
Perjalanannya selama ini melatihnya untuk selalu siap ditempatkan di lini mana
pun. Ia harus selalu siap, mau diposisikan sebagai kiper, back, wing, ataupun
penyerang.
Sebagai ketua DPW, ia ingin membangun PKS Papua
sebagai kepanjangan tangan DPP dalam artian menjalankan semua program-program
yang diamanahkan DPP PKS. PKS Papua diupayakan menjadi dinamisator DPD
kabupaten/kota se-Papua. PKS Papua diupayakannya agar bisa menjalankan fungsi
pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kepada DPD PKS kabupaten/kota
se-Papua, sehingga capaian-capaian yang telah diraih bisa dilipatgandakan, baik
capaian secara struktural maupun secara kultural. Sebagai informasi, capaian
PKS Papua pada pemilu 2014 yang lalu yaitu 50 kursi DPRD kabupaten/kota, 3
kursi DPR provinsi, dan 1 kursi DPR Pusat. Capaian politik ini penting, sebab
menurutnya sebagai parpol mau tidak mau akan masuk di pusaran kekuasaan, baik
di legislatif maupun eksekutif agar bisa berkontribusi kepada rakyat. Muara
pendirian parpol adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Bagaimana
memaksimalkan SDM yang dimiliki untuk berkhidmat pada rakyat. Semakin banyak
kader yang menduduki posisi strategis, akan semakin mudah melakukan
terobosan-terobosan yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
Akhirnya, dengan segala yang telah dilakukan dan
dicita-citakannya, tak salah jika kita mengelarinya sebagai salah satu mutiara
dari timur Indonesia. Semoga para kader dakwah bisa mencontoh salah satu
prinsipnya untuk selalu bersiaga ditempatkan di lini mana pun, baik sebagai
kiper, back, wing, ataupun penyerang demi kejayaan umat, bangsa,
dan negara. Semoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Flash Mob, PKS Jayapura Bagikan Pinang Kapur Sirih (PKS) yang merupakan Budaya Papua

DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Jayapura melaksanakan kampanye kreatif dengan menggelar Flash Mob, Rabu ...