Home » SEPUTAR PAPUA » Rupiah dan IHSG Anjlok, DPR: Pemerintah Jokowi Harus Beri Penjelasan

Rupiah dan IHSG Anjlok, DPR: Pemerintah Jokowi Harus Beri Penjelasan

Kredibilitas
pemerintah dalam memprediksi perekonomian mulai dipertanyakan.
Terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus meninggalkan
asumsi yang dipatok dalam RAPBN 2016, bahkan hingga menembus angka
psikologis Rp14.000 per dolar AS.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky
Awal Mucharam minta pemerintah lebih realistis dalam membahas APBN 2016
agar tidak timpang antara harapan publik dan kenyataannya.

“Jangan
sampai ada gap yang terlalu lebar antara asumsi makro dan realitasnya,”
kata Ecky dalam keterangan tertulisnya, Senin 24 Agustus 2015.

Menurut
dia, saat ini rupiah sudah menembus angka psikologis Rp14.000, serta
IHSG terus melorot hingga kisaran 4.100-an. Apalagi, secara umum pasar
saham dunia pun bearish, indeks harga-harga komoditas mencapai
rekor terlemahnya seperti harga minyak mentah Brent yang sudah ke posisi
US$40 per barrel.

“Ini sinyal-sinyal bahwa ekonomi dunia akan lebih bergejolak dari yang diperkirakan,” ujarnya.

Sebab
itu, Ecky minta pemerintahan Jokowi memberikan jawaban bagaimana
asumsi-asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2016 menangkap sinyal
ini. Sebab, asumsi yang terlalu jauh dari kenyataan akan menyebabkan
defisit dalam pengelolaan keuangan negara.

“Jika defisit ini terjadi, tak ada cara lain menutup defisit kecuali dengan berutang. Akibatnya country risk naik sehingga ketidakpastian makin meningkat,” ujar politisi dari derah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu.

Dalam
nota keuangan RAPBN 2016 yang dikeluarkan pemerintah pekan lalu, rupiah
diasumsikan berada di posisi Rp13.400 per dolar AS serta harga minyak
dunia US$60 per barel.

Ecky menegaskan, yang tak kalah pentingnya
adalah faktor psikologis yaitu kepercayaan pasar terhadap kredibilitas
pemerintah dalam memprediksi perekonomian.

“Mereka butuh kepastian untuk mengkalkulasi usaha atau mengambil keputusan investasinya,” kata Ecky.

Di
samping itu, Ecky minta pemerintah menunjukkan bukti kalau mereka
benar-benar menjalankan slogan kerja, kerja, kerja. Bukti pemerintah
kerja dengan baik harus tampak dalam kebijakan-kebijakan yang tepat,
sehingga direspons publik dengan positif. (viva)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

[Milad PKS] Lukas Enembe: Memimpin Dimulai dari Keluarga

Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Lukas Enembe mengatakan, seorang pemimpin Papua yang berkualitas dan ...