Home » SEPUTAR PAPUA » Fahri: KPK Harusnya Bekerja Sama dengan 126 Lembaga Negara Lain

Fahri: KPK Harusnya Bekerja Sama dengan 126 Lembaga Negara Lain

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan dalam sistem demokrasi yang
dianut Indonesi saat ini, seharusnya korupsi sudah tidak ada lagi. Hal
ini karena dalam berdemokrasi semua menjadi terbuka.

Kalaupun
saat ini terlihat masih banyak korupsi, hal itu karena keterbukaan
demokrasi sehingga membuat masyarakat bisa melihat, membaca dan
mengomentarinya.

“Sistem otoriter tertutup, karena tertutup maka
didalamnya ada korupsi. Dan karena ada korupsi di dalamnya bangsa ini
menuntut demokrasi. Lalu kita bangun sistem demokrasi sehingga bangsa
ini menjadi bangsa yang full demokratis. Sistem demokrasi itu artinya
sistem terbuka atau terbentuk open society. Ketika sistem ini terbuka,
maka ketidaksempurnaan sistem itu terbaca dan dikomentari. Efeknya
harusnya korupsi hilang,” ujar Fahri Fahri Hamzah dalam diskusi
“Menimbang Eksistensi KPK” di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Kasus
korupsi terlihat banyak terbongkar sebenarnya bukan penanda bahwa
korupsi merajalela tapi lebih karena sistem demokrasi yang membuka semua
hal.

”Korupsi itu tidak naik jumlahnya, Cuma sekarang lebih
kelihatan karena keterbukaan. Dulu kalau ada orang yang korupsi, kita
hanya bisa mengumpat saja, sekarang kan ditindak. Dulu korupsi triliunan
tidak ada yang urus, sekarang kan beda,” ujarnya.

Menurut Fahri
Hamzah, yang paling berbahaya dari situasi seperti ini adalah seolah
semua itu adalah kondisi yang luar biasa, padahal keadaan justru semakin
membaik. Sekarang ini kan makanya korupsi dianggap besar dan meluas
karena definisi korupsi juga dilebarkan kemana-mana.

“Terima
parcel dianggap korupsi, grativikasi dianggap korupsi, daftar kekayaan
dianggap korupsi. Padahal Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada umatnya
untuk saling memberi hadiah,” katanya. 



Ditegaskan, KPK
sesuai UU 30 tahun 2002 tentang KPK memiliki tugas utama adalah
koordinasi dan monitoring lembaga yang ada. Makanya menurut Fahri jaksa
dan penyidik KPK adalah dari polisi dan kejaksaan.

”Lantas untuk
apa mengambil alih tugas kepolisian dan kejaksaan? Kan lebih baik kerja
bersama polisi sehingga urusan korupsi bukan cuma menjadi urusan Rasuna
Said (red: Gedung KPK) saja,” katanya.

Fahri juga
mengatakan KPK seharusnya bekerja sama dengan Ombudsman dan juga 126
lembaga negara lainnya, tapi yang terjadi KPK justru mengambil semua
pekerjaan lembaga lain.

Ketidakberesan dalam keuangan negara
seharusnya dilacak dengan audit dan bukan dengan alat sadap. Kalau
menggunakan alat sadap maka apa gunanya BPK dan BPKP.

Makanya
tidak heran laporan BPK tidak pernah digubris KPK. Yang ditangkap yah
para penerima amplop saja atau kelas teri. Mereka mengejar moralitas,
padahal seharusnya mereka mengejar tindak kejahatan yang telah
dilakukan.

”Lihat saja bagaimana laporan BPK tidak pernah
ditindaklanjuti oleh KPK dan malah menyadap tanpa aturan. Harusnya KPK
itu bergerak dari hasil audit BPK atau BPKP dan bukan menyadap. Yang
jelas hasil audit tidak ditindaklanjuti, tapi yang tidak jelas malah
disadap.Yang namanya korupsi dasarnya itu audit bukan penyadapan,”
katanya.

Makanya tidak heran, menurut Fahri Hamzah ketika BPK
yang ketika saat itu dipimpin Hadi Poernomo mengeluarkan hasil audit
terhadap KPK, yang terjadi justru Hadi Poernomo dijadikan tersangka.

Ketika
Suryadharma Ali membenahi haji dengan memanggil Anggito Abimanyu yang
ahli keuangan untuk membereskan dan ketika itu juga mendapatkan predikat
baik oleh BPK, KPK justru menetapkan tersangka Hadi Poernomo dan
Suryadharma Ali dengan alasan yang tidak jelas.

”Mereka tidak
pernah menindaklanjuti hasil audit BPK, tapi ketika BPK mengeluarkan
audit terhadap KPK, ketua BPK pun kemudian mereka tersangkakan. Disisi
lain, audit BPK yang memberikan predikat baik pada kemenag, justru tidak
dipercaya KPK dan menangkap Surya dengan alasan yang tidak jelas,”
katanya. (tribunnews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

[Milad PKS] Lukas Enembe: Memimpin Dimulai dari Keluarga

Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Lukas Enembe mengatakan, seorang pemimpin Papua yang berkualitas dan ...