Home » SEPUTAR PAPUA » “Mari Bersatu Selamatkan Uang Rakyat | #SaveAPBD_DKI by @Fahrihamzah

“Mari Bersatu Selamatkan Uang Rakyat | #SaveAPBD_DKI by @Fahrihamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara mengenai polemik ‘Anggaran Siluman’ antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang suhunya kian memanas.


Berikut Kultwit #SaveAPBD_DKI yang disuarakan Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Jumat (6/3/2015).


Kita harus dorong keterbukaan…agar korupsi hilang…#SaveAPBD_DKI


Sangat mungkin ada permainan anggaran maka jangan ditutup masalah ini. #SaveAPBD_DKI


Buka semua proses ke publik agar ada akuntabilitas dan pengawasan publik di kemudian hari. #SaveAPBD_DKI


Jangan percaya opini..percayalah proses penyelidikan resmi. #SaveAPBD_DKI


Angket Dan penyelidikan KPK dan POLRI adalah instrumen resmi. #SaveAPBD_DKI


Kalau media hanya bisa tunjuk satu PT dengan alamat palsu. Tapi penyelidikan resmi bisa buka semua segi. #SaveAPBD_DKI


Mulailah mempercayai lembaga2 yang kita tunjuk dan kita gaji.supaya ada arti demokrasi..#SaveAPBD_DKI


Untuk itulah kita berkonstitusi…sebab kalau tidak opini bisa jadi tirani. #SaveAPBD_DKI


Pada akhirnya Indonesia adalah negara hukum…berdasar Pancasila dan UUD45..#SaveAPBD_DKI


Semua proses ada tahapannya dan tahapan itu ada dasar hukumnya..yang menyimpang pasti ketahuan. #SaveAPBD_DKI


Terutama anggaran…menarik karena #ahok mendasarkan pada e-budgeting .#SaveAPBD_DKI


Hanya Pemerintah (eksekutif) yang boleh mengusulkan APBN/APBD .DPR/D hanya ikut membahas #SaveAPBD_DKI


Dalam pembahasan itulah muncul perbedaan paham dan lobby. Itu sah dan legal. #SaveAPBD_DKI


Setelah lobby dan kompromi maka lahirlah kesepakatan…kesepakatan itu sah dan legal. #SaveAPBD_DKI


Sebab meski hanya eksekutif yang punya hak  mengajukan Rancangan APBD tapi persetujuan dilakukan bersama. #SaveAPBD_DKI


Maka dari itu tidak mungkin ada APBD dua versi…versi Pemda dan atau versi DPRD itu mustahil..
#SaveAPBD_DKI


Sekarang ada dua versi…dan Ahok telah menuduh bahwa yg versi DPRD ada dana siluman. #SaveAPBD_DKI


Tentu DPRD marah karena semua rapat anggaran dilakukan terbuka dan setiap halaman ada pengesahan. #SaveAPBD_DKI


Dalam tradisi legislasi..termasuk legislasi APBD pasti ada lembar pengesahan…#SaveAPBD_DKI


San apa yang telah ditandatangani bersama adalah yang sah…itu syarat UU..#SaveAPBD_DKI


Kalau ada perencanaan yang menyimpang…gubernur masih punya kuasa menggagalkan. #SaveAPBD_DKI


Tapi justru..”persetujuan bersama” dalam bahasa UU untuk menjamin agar anggaran APBN/D aspiratif. #SaveAPBD_DKI


Eksekutif boleh mengatakan bahwa kami yang legal atau benar…tapi untuk apa rakyat memilih DPRD?#SaveAPBD_DKI


Bukankah rakyat berkata dalam kotak suara, “He, aku pilih kamu jadi anggota DPR/D agar mengawasi uang besar…#SaveAPBD_DKI


Dan uang besar itu dibelanjakan oleh eksekutif…sejak perencanaan diawasi agar aspiratif..#SaveAPBD_DKI


APBD dKI adalah APBD terbesar SE Indonesai…73,8 Trilyun rupiah…#SaveAPBD_DKI


NTB kampung saya yg penduduknya setengahnya DKI APBD-nya kurang Rp. 3 Trilyun. #SaveAPBD_DKI


APBD DKI sekitar 26 kali APBD NTB sementara penduduknya hanya 2 kali lipat…#SaveAPBD_DKI


Maka marilah kita terbuka dan bertanggung jawab…#SaveAPBD_DKI


Proses penyelidikan Harus dibuka…#SaveAPBD_DKI


Tuduhan maling dan rampok harus dibuktikan…#SaveAPBD_DKI


Jangan ada dusta di antara angka dan data-data…#SaveAPBD_DKI


Mari bersatu selamatkan uang rakyat…#SaveAPBD_DKI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Melongok Keseruan Pelatihan Perempuan Siaga (Latansa) PKS Papua 2018 (Full Foto-foto Kegiatan)

Sebuah drum berisi minyak di tengah lapangan itu dinyalakan. Api pun berkobar-kobar siap menjilat apa ...